Transisi kepemimpinan dari era Jokowi ke Prabowo membawa serta dua narasi raksasa: kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di atas kertas, kedua program ini adalah manifestasi dari mimpi besar Indonesia Emas—sebuah ibu kota yang zero emission dan generasi penerus yang bebas dari ancaman gizi buruk.
Sebagai bagian dari kajian internal Bidang DICTUM Vokara Muda, analisis ini disusun untuk memberikan pembacaan kritis yang lebih utuh terhadap dua program prioritas nasional tersebut. Tambahan konteks ini tidak bertujuan mengubah substansi narasi awal, melainkan memperjelas posisi analisis agar diskusi yang dihadirkan memiliki landasan konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Namun, sebuah gagasan luhur sering kali tersandung kerikil tajam saat menapak bumi realitas. Diskusi mendalam mengenai kedua topik ini menyingkap satu benang merah yang mengkhawatirkan: adanya ketimpangan yang curam antara idealisme perancangan dengan kekacauan eksekusi di lapangan. Kita dihadapkan pada situasi di mana kebijakan publik terasa dipaksakan demi sebuah legacy, seraya mengabaikan kesiapan infrastruktur sosial, hukum, dan finansial.
IKN: Memindahkan Ibu Kota, Menambah Masalah?
Tidak ada yang menyangkal urgensi pembenahan Jakarta. Beban ekologis, ancaman tenggelam, hingga kesenjangan yang Jawa-sentris adalah fakta yang tak terbantahkan. Desentralisasi, sebagaimana didiskusikan, adalah ide yang secara dialektis benar. Namun, ketika niat baik dieksekusi dengan cara yang salah, ia kehilangan legitimasi moralnya.
Pada bagian ini, perlu dipahami bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menolak ide pemindahan ibu kota itu sendiri. Fokus kajian lebih diarahkan pada kesiapan teknis, sosial, dan institusional yang menyertai implementasinya. Dengan demikian, pembacaan kritis yang diberikan tetap berada dalam koridor evaluasi kebijakan publik, bukan penolakan terhadap gagasan strategisnya.
Pembangunan IKN menyimpan "dosa asal" dalam proses pengadaan lahan. Laporan mengenai unsur paksaan yang menabrak semangat Pasal 33 UUD 1945 menciderai hak asasi manusia warga lokal. Di sisi lain, janji manis bahwa IKN tidak akan membebani APBN runtuh ketika realita investasi swasta tak sesuai ekspektasi. Pemerintah terkesan "kejar tayang" dengan percepatan regulasi (seperti Perpres No. 75) demi target politis 2028, bukan demi kesiapan hunian yang organik.
Dampaknya bukan hanya soal semen dan beton. Munculnya patologi sosial baru, seperti maraknya prostitusi di sekitar area proyek, menjadi ironi di tengah pembangunan kota yang digadang-gadang futuristik. Kita juga berisiko menciptakan dualisme yang tidak efisien: Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi yang macet, sementara IKN menjadi pusat politik yang sepi. Jika pembangunan ini menuntut "korban" dari sisi kemanusiaan dan anggaran daerah lain yang terabaikan, apakah harga tersebut pantas dibayar?
MBG: Antara Gizi dan Politisasi
Jika IKN adalah pertaruhan infrastruktur, maka Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pertaruhan sumber daya manusia. Sayangnya, implementasi awal program ini justru memicu skeptisisme: apakah ini murni pemenuhan gizi, atau sekadar strategi populis?
Tambahan konteks ini penting untuk menegaskan bahwa kritik yang diberikan tidak diarahkan untuk melemahkan tujuan mulia program MBG. Fokus analisis berada pada kesiapan sistem pendukung seperti rantai distribusi, kualitas dapur umum, dan mekanisme pengawasan. Dengan memperjelas ruang kritik, kajian ini dapat memperlihatkan di mana letak problem teknis yang perlu diperhatikan tanpa menggeser inti narasi asli.
Kasus keracunan massal siswa dan sengkarut distribusi dana ke dapur umum/vendor lokal menunjukkan ketidaksiapan sistem yang fatal. Alih-alih mengakui celah dalam pengawasan (SOP), respons pemerintah yang menyalahkan kondisi fisik siswa justru menunjukkan ketidakpekaan.
Lebih jauh lagi, kita perlu mempertanyakan prioritas anggaran. Laporan bahwa dana MBG menggerus gaji guru atau tenaga pendidik adalah alarm bahaya. Belajar dari sejarah kebangkitan Jepang pasca-bom atom, prioritas utama pembangunan seharusnya adalah pendidikan dan kualitas guru, bukan sekadar mengisi perut. Memberi makan tanpa memperbaiki sistem pendidikan hanya akan menciptakan ketergantungan dan mentalitas "tangan di bawah", tanpa membangun kemandirian jangka panjang.
Keterlibatan aktor militer hingga ke level operasional dapur umum mungkin menawarkan efisiensi taktis, namun juga menutup ruang transparansi sipil. Tanpa pengawasan ketat, MBG berpotensi berubah dari program welfare menjadi ladang korupsi baru yang menguntungkan segelintir vendor dan oknum, sementara anak-anak menerima makanan dengan standar gizi yang disunat demi efisiensi anggaran.
Kesimpulan
IKN dan MBG adalah cermin dari ambisi pemerintah yang ingin berlari kencang namun lupa mengikat tali sepatu. Program sebesar ini tidak boleh hanya menjadi monumen politik atau alat pencitraan. Demokrasi memang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, namun menjadi naif jika kita menutup mata terhadap proses yang melanggar HAM atau inefisiensi anggaran yang memakan hak sektor lain.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi total. Jangan sampai IKN menjadi "kota hantu" yang dibangun di atas air mata warga lokal, dan jangan sampai MBG dikenang sebagai program yang gagal memanusiakan manusia. Karena pada akhirnya, kemajuan negara tidak diukur dari megahnya gedung istana atau banyaknya porsi makanan yang dibagikan, melainkan dari keadilan dan kualitas hidup yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.
Sebagai tambahan dari kami selaku Bidang DICTUM Vokara Muda, penyisipan konteks ini dimaksudkan hanya untuk memperkuat landasan analisis tanpa mengubah isi utama narasi awal. Kajian ini menjadi bagian dari proses pengayaan intelektual internal dan refleksi kritis terhadap arah kebijakan nasional di tahun pertama pemerintahan.